Kamis, 10 Juli 2014

KENAPA MUSTI MENGHINA ISLAM...??? !!! .. ADA KECENDERUNGAN... BEBERAPA KELOMPOK MEDIA MAINSTREAM DI INDONESIA... SUKA MEMOJOKAN DAN MENGHINA ISLAM... DAN BAHKAN BEBERAPA TOKOH ISLAM.. DI HINAKAN DAN DI EXPOSE.. DENGAN BLACK CAMPAIGN...??? >> BENARKAH INI ADA AGENDA TERSEMBUNYI... DAN BERNUANSA... MELAKUKAN GERAKAN INTERNASIONAL DENGAN JARINGAN2... KELOMPOK TERTENTU... YANG INGIN MENGADU DOMBA UMMAT ISLAM... DAN MEREKA MENGKOMPORI... DAN MEMPROVOKASI.... KEPADA UMMAT ISLAM... DAN KELOMPOK2 ISLAM.. AGAR TERPECAH BELAH.. DAN.. POLITIK DEVIDE ET IMPERA ... ALA VAN DER PLAS... SANG INTELEKTUAL DAN INTELIGEN... PENJAJAH BELANDA... DAHULU... ??!!! >>> UMMAT ISLAM HARUS SANGAT AWASPADA... AKAN SEGALA SEPAK TERJANG PARA .... ANTI UMMAT ISLAM.. DAN SELALU MERONGRONG PERSATUAN DAN SILATURAHIM UMMAT ISLAM.. DAN PERSATUAN UMMAT ISLAM...>>> AWASLAH.., SIKAP DAN AGENDA PARA JURNALIS..[kepanjangan tangan penjajah asing ataw antek2 asing secara terselubung]. YANG SELALU BERUPAYA ATAU BERNUANSA.... MENG OBOK2 UMMAT ISLAM.. DAN MENG ADU2 UMMAT ISLAM.. DALAM BERBAGAI ISSUE.. DAN ... PROVOKASI2.... PERBEDAAN YANG DALAM TAFSIR DAN BISA JADI FATWA... YANG BERSIFAT FURUIYAH.. DAN ... DIJADIKAN... MATERI... SELALU DI BESAR2KAN... ??>> WAHAI UMMAT ISLAM.. HAYYOOO KUATKAN PERSATUAN DAN PERSAUDARAAN SERTA SILATURAHIM SESAMA UMMAT ISLAM... >>> HAYYOO KUATKAN PERSATUAN SUNNI DAN SYIAH.. DAN JANGAN MAU DIPECAH BELAH DAN MEMPERUNCING HAL2 ... YANG DIPERPOLITISIR.. OLEH JARINGAN ... DI TIMUR TENGAH YANG SEDANG DI OBOK2 OLEH KAUM PENJAJAH..-NEOLIBS-NEOKONS-NEKOLIM...??? >> TIDAK SEHARUSNYA KITA BANGSA INDONESIA BERSETERU SESAMA UMMAT ISLAM.. HANYA KARENA PROVOKASI... OLEH KEPENTINGAN2 .. YANG SEBENARNYA MEMUSUHI UMMAT ISLAM.. DAN PERSAUDARAAN ISLAM DENGAN ANAK2 BANGSA LAINNYA.. YANG CINTA TANAH AIR DAN CINTA RAKYAT INDONESIA SEMESTA....>>> AWAS MEREKA KAUM SERAKAH SELALU MENCARI CELAH DAN MENG ADU2 SESAMA ANAK BANGSA...>>> PADAHAL MEREKA SUDAH SANGAT KAYA.-RAYA.. DAN MENGUASAI BERBAGAI BIDANG KEKAYAAN BANGSA DAN NEGARA KITRA... DENGAN CARA2 CULAS.. DAN MENIPU... PARA PEJABAT DAN PEMIMPIN NEGARA INI DENGAN BERBAGAI RAKAYASA... BIZ .. TEKANAN POLITIK... DAN JARINGAN2 MEDIA SERTA ISUE2... JAHAT.. YANG SUDAH TERAGENDAKAN.. DAN TERKONSEPKAN SESUAI DENGAN JARINGAN GLOBAL MEREKA PARA NEOLIBS-NEOKONS-NEKOLIM INTERNASIONAL....???>>> WASPADALAH DAN AWASLAH UMMAT ISLAM... !!! >>> KUATKAN PERSAUDARAAN-PERSATUAN DAN SILATURAHIM SERTA.. BERMUSYAWARAH DALAM SEGALA ASPEK.. DENGAN SEBENARNYA.. DAN SEJUJURNYA... >>> INSYA ALLAH.. UMMAT ISLAM DALAM JALAN YANG LURUS.. DAN TEGAKKAN AKHLAK MULIA.. DAN HORMAT KEPADA SESAMA SESUAI DENGAN AJARAN DAN TUNTUNAN FURQON DAN ARAHAN RASULULLAH SAW... SECARA KOMPREHENSIF.. DAN MENYELURUH.. >> JAGA SIKAP DAN GAYA HIDUP YANG LURUS.. DAN JANGAN TERGODA HAL2 YANG RIBAWI-MOLIMO-SYUBHAT-DAN APAPUN YANG DIHARAMKAN AGAMA.. >>> LURUSKAN SEGALA PRILAKU.. DAN KUATKAN DENGAN SEGALA TEKAD DAN PERSATUAN YANG KOKOH...>>> WASPADALAH....!!! >> ...Menurut Endy, saham The Jakarta Post dimiliki empat kelompok besar. Yaitu pasangan Sofjan dan Jusuf Wanandi, harian Kompas, majalah Tempo, dan harian Suara Pembaruan. ...>>> ...Edy datang bersama rombongan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang memrotes keras pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya. Mereka yang berjumlah sembilan orang diterima Pemimpin Redaksi JP Meidyatama Suryodiningrat, di kantor redaksi, Jakarta, Selasa (8/7). Dia didampingi sejumlah jurnalis, antara lain redaktur senior Endy M Bayuni dan dari desk opini Ati Nurbaiti....>>> ...Sofjan dan Jusuf Wanandi dikenal sebagai pentolan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga kajian ini berdiri pada 1971 dan sangat dominan dalam memberi arah kebijakan pembangunan di masa Orde Baru. CSIS banyak merekomendasikan kebijakan yang merugikan dan menyudutkan kepentingan Islam dan ummat Islam di Indonesia....>>>...Sedangkan Kompas dikenal sebagai media milik sejumlah tokoh katholik militan, antara lain Jakob Oetama. Kendati tidak secara vulgar, kebijakan redaksi Kompas sering menyudutkan Islam. Tempo sendiri adalah majalah yang setali tiga uang dengan Kompas. Di bawah Goenawan Muhamad, pemberitaan Tempo seringkali sumir kalau sudah menyangkut Islam dan ummat Islam di Indonesia. Sementara itu, Suara Pembaruan dimiliki keluarga Lippo yang dikenal sebagai nashrani militan. Saat ini James Riadi diketahui menjadi salah satu tokoh nonmuslim di balik pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. ...>>> ..Menurut Meidyatama, persoalan konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab redaksi. Sedangkan tanggung jawab percetakan terbatas pada kualitas cetak semata. Ini pula yang terjadi ketika tabloid Monitor diprotes ummat Islam pada tahun 1990an silam. “Dalam soal pemuatan kartun tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami di redaksi. Kami sangat menyesal dan mohon maaf. Gramedia sebagai pencetak tidak bisa dikait-kaitkan, apalagi dimintai pertanggung jawabannya,” katanya...>>> ...“Tapi kenapa pada kasus tabloid Obor Rakyat, sejumlah media mainstream seperti Tempo begitu gigih berusaha meyeret percetakannya ke ranah hukum?” tukas Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, saat diterima jajaran redaksi terkait pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya oleh JP...>>>



KMJ: Media Kafir dan 'Sepilis' Memang Benci Islam
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/08/31479/kmj-media-kafir-dan-sepilis-memang-benci-islam/#sthash.ZVJFXpeb.dpbs

KMJ: Media Kafir dan 'Sepilis' Memang Benci Islam













Berita Terkait

Selasa, 12 Ramadhan 1435 H / 8 Juli 2014 22:20 wib
KMJ: Media Kafir dan 'Sepilis' Memang Benci Islam

JAKARTA (voa-islam.com) - Media yang dikuasai kaum kafir dan sekuler, pluralis, dan liberalis (Sepilis) memang tidak henti-hentinya berusaha memadamkan cahaya Allah. Mereka tidak segan-segan menurunkan berita, artikel, foto atau gambar yang menghina dan melecehkan Islam. Kasus terbaru dilakukan The Jakarta Post (JP) yang memuat kartun menistakan Islam dan ummatnya.

“Apa yang dilakukan Jakarta Post sekali lagi mengkonfirmasi kebenaran firman Allah dalam QS al Baqoroh:120 dan QS Ali Imron: 118-120, bahwa musuh-musuh Allah memang sangat membenci Islam dan ummatnya. Ada framing dan agenda setting dari media-media mainstream yang dikuasai kelompok anti Islam untuk terus menyudutkan Islam dan ummatnya,” ujar Edy menanggapi pemuatan kartun di JP yang menghina Islam.

Pada QS al Baqoroh : 120 Allah berfirman, Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”

Sedangkan pada QS Ali Imron : 118 firman Allah, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”

“Saya tidak yakin redaksi bisa seceroboh itu menurunkan kartun yang sangat menghina Islam dan ummatnya. Mereka bisa saja mengaku teledor, ceroboh, dan khilaf. Silakan saja kalau mereka menyatakan sama sekali tidak bermaksud menghina Islam. Tapi, saya lebih percaya firman Allah yang pasti benar dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya,” tukas Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, di kantor redaksi The Jakarta Post, Selasa (7/8).

Edy datang bersama rombongan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang memrotes keras pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya. Mereka yang berjumlah sembilan orang diterima Pemimpin Redaksi JP Meidyatama Suryodiningrat, di kantor redaksi, Jakarta, Selasa (8/7). Dia didampingi sejumlah jurnalis, antara lain redaktur senior Endy M Bayuni dan dari desk opini Ati Nurbaiti.


Menurut Endy, saham The Jakarta Post dimiliki empat kelompok besar. Yaitu pasangan Sofjan dan Jusuf Wanandi, harian Kompas, majalah Tempo, dan harian Suara Pembaruan. 

Sofjan dan Jusuf Wanandi dikenal sebagai pentolan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga kajian ini berdiri pada 1971 dan sangat dominan dalam memberi arah kebijakan pembangunan di masa Orde Baru. CSIS banyak merekomendasikan kebijakan yang merugikan dan menyudutkan kepentingan Islam dan ummat Islam di Indonesia.

Sedangkan Kompas dikenal sebagai media milik sejumlah tokoh katholik militan, antara lain Jakob Oetama. Kendati tidak secara vulgar, kebijakan redaksi Kompas sering menyudutkan Islam. Tempo sendiri adalah majalah yang setali tiga uang dengan Kompas. Di bawah Goenawan Muhamad, pemberitaan Tempo seringkali sumir kalau sudah menyangkut Islam dan ummat Islam di Indonesia. Sementara itu, Suara Pembaruan dimiliki keluarga Lippo yang dikenal sebagai nashrani militan. Saat ini James Riadi diketahui menjadi salah satu tokoh nonmuslim di balik pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

Jakarta Post: Percetakan Tidak Ikut Bertanggung Jawab

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post (JP) menyatakan PT Gramedia Group tidak bisa dikaitkan, apalagi disalahkan, pada kasus pemuatan kartun yang melecehkan Islam dan ummatnya. Tanggung jawab percetakan tidak meliputi isi atau konten barang yang dicetak.

Demikian ditegaskan Pemimpin Redaksi JP, Meidyatama Suryodiningrat, ketika menerima perwakilan dari Korps Muballigh Jakarta (KMJ) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Selasa (7/8). Mereka datang untuk menyatakan protes keras atas dimuatnya kartun yang menghina dan menistakan Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.

Menurut Meidyatama, persoalan konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab redaksi. Sedangkan tanggung jawab percetakan terbatas pada kualitas cetak semata. Ini pula yang terjadi ketika tabloid Monitor diprotes ummat Islam pada tahun 1990an silam.


“Dalam soal pemuatan kartun tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami di redaksi. Kami sangat menyesal dan mohon maaf. Gramedia sebagai pencetak tidak bisa dikait-kaitkan, apalagi dimintai pertanggung jawabannya,” katanya.

“Tapi kenapa pada kasus tabloid Obor Rakyat, sejumlah media mainstream seperti Tempo begitu gigih berusaha meyeret percetakannya ke ranah hukum?” tukas Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, saat diterima jajaran redaksi terkait pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya oleh JP.

Terkait pertanyaan tersebut, Meidytama menjelaskan, mungkin yang dilakukan Tempo hanya sebatas menulusuri siapa di belakang penerbitan tabloid Obor Rakyat yang mengebohkan itu.
Pada konteks ini, Edy yang juga Ketua Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) tidak sependapat. Menurut dia, media mainstream memang sudah memiliki agenda setting untuk melibatkan perusahaan pencetak Obor Rakyat. Para petinggi redaksinya sudah mem-framing persoalan itu. Targetnya, menyeret pemilik dan penanggung jawab perusahaan pencetak Obor Rakyat ke ranah hukum.

Padahal, apa yang dilakukan Obor Rakyat dengan pemberitaannya seputar kampanye negatif Jokowi tidak seberapa dibandingkan yang dilakukan The Jakarta Post sekarang atau Tabloid Monitor edisi 15 Oktober 1990. Obor Rakyat hanya membuka lebih jauh tentang profil Jokowi sebagai calon presiden dari negara besar berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa bernama Indonesia. Tidak ada fitnah. Tidak ada pelecehan dan penistaan terhadap agama.

Pada 3 Juli silam, harian berbahasa Inggris yang mendukung Jokowi pada pilpres 2014 itu memuat kartun yang sangat menghina serta melecehkan Islam dan ummatnya. Pada kartun itu tertera kalimat tauhid, laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah) yang dicantumkan bersamaan dengan tengkorak khas bajak laut. Gambar ini mengesankan seolah-olah Islam adalah agama bengis yang senang menumpahkan darah.

Penghinaan dan penistaan The Jakarta Post terhadap Islam dan ummatnya semakin kental, ketika pada bagian dalam tengkorak itu ditulis kalimat, Allah, Rasul, Muhammad. Ini jelas-jelas penistaan yang sangat keji terhadap Islam dan ummatnya.

“Kartun itu dimuat di halaman opini. Sebagaimana halnya editorial atau tajuk rencana, kartun di halaman opini adalah mewakili sikap resmi redaksi. Ini artinya, redaksi JP dengan sangat arogan menyatakan permusuhan dan penghinaan terhadap Islam yang dianut sebagai agama mayoritas penduduk negeri Indonesia. Sudah seharusnya ada sanksi tegas dan keras untuk penghinaan yang benar-benar keji ini,” papar Edy yang juga wartawan senior. Jakarta, 8 Juli 2014

Informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta (KMJ)
Mobile: 0818 0866 7070, Pin BB: 268CAC40

Email: edymulyadilagi@gmail.com
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/08/31479/kmj-media-kafir-dan-sepilis-memang-benci-islam/#sthash.ZVJFXpeb.dpuf


Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %
Berita Terkait

Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %












 


 
Kamis, 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli 2014 15:30 wib
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31503/deklarasi-culas-pdi-hentikan-quick-count-kini-prabowo-ungguli-jokowi-408/#sthash.QFmwhhUD.dpbs

Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %

JAKARTA (voa-islam.com) - Ada yang tak lazim dalam klaim dan deklarasi kemenangan oleh PDIP Rabu kemarin (9/7), mereka begitu terburu-buru dalam mengumumkan kemenangan di saat proses Quickcount masih 70%, tim Jokowi-JK tiba-tiba menghentikan proses dan langsung konferensi pers mengumumkan kemenangan Jokowi-JK. 


Proses penghimpunan suara 70% itu sejatinya belum mengcover pulau Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa tengah dan Jawa timur, Kalimantan, termasuk DKI Jakarta. 

Perlu ditelisik apa tujuan dari Megawati dan Jokowi mengumumkan kemenangan prematur ini adalah untuk membangun opini persepsi kemenangan dengan tujuan Pemilu ulang. Informasi yang beredar di kalangan wartawan JITU (Jurnalis Islam Bersatu) bahwa ada dorongan percepatan deklarasi kemenangan PDIP itu tak lain atas usulan mantan Kepala BIN Hendro Priyono. 

Patut diduga ini adalah bagian dari skenario "kekacauan" dengan istilah Jokowi "Kita Bikin Rame" dan ini juga sesuai dengan kampanye yang sudah mereka sebarkan di berbagai spanduk bahwa : HANYA KECURANGAN YANG BISA MENGALAHKAN JOKOWI-JK.
 
Hal ini patut di waspadai karena dengan pengumuman yang dipercepat dan penuh percaya diri di Tugu Proklamasi saat itu dan ternyata hasil penghitungan KPU secara resmi memenangkan Prabowo-Hatta maka tujuan mereka menuduh kubu Prabowo-Hatta curang berhasil, tuntutan mereka adalah Pemilu Ulang atau Chaos (kekacauan). 

Sangat berbahaya untuk NKRI, ketika narasumber kami memperhatikan data real qount yang diberikan banyak teman bahwa Prabowo-Hatta menang atas Jokowi-JK. Potensi Chaos sangat tinggi terutama Jokowi-JK yang dari awal menyatakan tidak siap kalah dari Prabowo - Hatta. 

Kemudian ingatlah kawan kejadian tahun 2009, saat Megawati kalah dari SBY saat pencapresan, ketika SBY mengulurkan tangan untuk berjabat tangan kemudian Megawati dengan angkuhnya menolak karena tidak percaya atas kekalahannya.

Mari kita Ungkap Lembaga Survei Yang Mendukung Jokowi – JK

Fact Check, apakah lembaga-lembaga quick count yang menangkan Joko Widodo independen? 

1. Lingkaran Survei Indonesia
Patron: Denny JA
Status: Tim sukses Jokowi
 
2. SMRC Patron: Saiful MuJani
Status: Tim sukses Jokowi
 
3. Cyrus Patron: Hasan Batupahat
Status: Tim sukses Jokowi (Koordinator "Komunitas Kopi")

Mohon informasi ini disebarluaskan. Mari kita ajak teman, kerabat dan keluarga kita untuk waspada upaya manipulasi dan penggiringan opini melalui "quick count independen" dan slogan "hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kita". Salam persatuan Indonesia,

Berikut Data dan Informasi Penting Dari Gubernur:

- Info dari Gubernur Sumatra Utara (Gatot Pujo Nugroho) : Real Count Prabowo di Sumut 63 %
- Info dari Gubernur Sumatra Barat (Irwan Prayitno) : Real Count Prabowo di Sumbar 79 %
- Info dari Gubernur Riau (Annas Maamun) : Real Count Prabowo di Riau 65 %
- Info dari Gubernur Jawa Barat (Aher Heryawan) : Real Count Prabowo di Jabar 62 % Jauh sekali dari data2 di Quick Count pendukung JKW-JK


Laskar 45 Pejuang Anti Korupsi Merilis Penghitungan suara seluruh Indonesia 


1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
2.Sumut: No.1 = 44.76% ; No.2 = 55.24%
3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%
4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
9. Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%
10. Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%
11. Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%
12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
14. Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%
15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
21. Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%
22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
23. Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
25. Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%
26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
27. Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%
28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
33. Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%


Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).
No.1 = 52.04% dan
No.2 = 47.96%.
Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%.

Progress 98: Megawati, Jokowi dan MetroTV Umbar Kebohongan Publik Soal Klaim Menang

Progress 98 (9/7) merilis pernyataan soal pihak koalisi Partai PDIP, Megawati, Jokowi dan Metro TV yang dinilainya sebagai kebohongan publik melalui klaim kemenangan sepihak disaat 80% data dan suara belum dihitung dan diumumkan di berbagai TPS di tanah air.

Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 menyatakan "Kepada seluruh sahabat pendukung Prabowo - Hatta, dengan ini kami sampaikan untuk melakukan konsolidasi. Rapatkan barisan dan kawal hasil perhitungan suara di seluruh TPS. Mengingat telah terjadi upaya sistimatis dari kubu Jokowi untuk melakukan kecurangan pemilu melalui modus manipulasi opini yang menyesatkan dan tidak bertanggungjawab."

Ia menegaskan, "Sebagai mana di ketahui, bahwa beberapa jam lalu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui siaran pers Metro TV dan jaringan media pendukungnya, telah mengumumkan kemenangan Jokowi dengan memanfaatkan perhitungan suara yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya" 

Artinya PDIP tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara legal dan transparan sebagai berikut:

1. Klaim kemenangan tersebut dilakukan di saat 80 persen data dari hasil perhitungan suara belum diumumkan di TPS di seluruh Indonesia.


2. Manuver politik Ketum PDIP dan pendukungnya, sangat disayangkan telah menimbulkan kebingungan dan keresahan nasional. Tindakan sepihak tersebut tidak dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang masih menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh lembaga KPU.

3. Mencermati provokasi berbagai isu / opini dari kubu Jokowi tentang klaim kemenangan, maka dengan ini kami mendesak KPU untuk segera bertindak tegas. Karena rakyat telah dijebak dalam kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap hasil perhitungan cepat yang diumumkan oleh berbagai media pendukung Jokowi secara sepihak dan tanpa menunjukan akurasi data secara transparan dan bertanggungjawab.

Hingga berita ini diturunkan, rakyat Indonesia masih menunggu hasil resmi KPU. [adivammar/voa-islam.com] #Pemilu2014
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31503/deklarasi-culas-pdi-hentikan-quick-count-kini-prabowo-ungguli-jokowi-408/#sthash.QFmwhhUD.dpuf



Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Rakyat Jangan Percaya Quick Count Jokowi Menyesatkan
Berita Terkait
Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Rakyat Jangan Percaya Quick Count Jokowi Menyesatkan
















Kamis, 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli 2014 15:08 wib
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31517/letjen-purn-suryo-prabowo-rakyat-jangan-percaya-quick-count-jokowi-menyesatkan/#sthash.avM5SDoh.dpbs
Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Rakyat Jangan Percaya Quick Count Jokowi Menyesatkan
JAKARTA (voa-islam.com) - Rakyat jangan sampai menjadi korban dan percaya cara hiitung cepat atau quick count yang memenangkan Jokowi-JK, karena semua itu hanyalah menyesatkan rakyat belaka.

"Karena mereka dibayar, tentu hasil hitung cepatnya disesuaikan dengan pemesan. Bisa menyesatkan jika hasil hitung cepatnya dikonsumsi publik," ujar Penasehat Prabowo-Hatta Letjen TNI Purn Suryo Prabowo saat dihubungi, Kamis (10/7/2014).

Menurutnya, setidaknya ada tiga lembaga survey yang merangkap tim sukses Jokowi-JK. Mereka adalah LSI, SMRC (Saiful Mujatni Research and Consulting) dan Cyrus.

"LSI yang dipimpin Deny JA dikenal mendukung Jokowi karena kesamaan ideologi. Sedangkan pemilik SMRC, Saiful Mujani justru pernah kedapatan bagi-bagi uang saat kampanye Jokowi. Adapun dibalik Cyrus ada Hasan Batupahat. Dia ini Koordinator Komunitas Kopi Pendukung Jokowi," ungkapnya.

Untuk itu masyarakat diminta tak terpengaruh dengan hasil-hasil quick count tersebut. Sebab semua dinilai merupakan desain besar memenangkan Jokowi-JK.

"Perhatikan, seperti sudah direncanakan hitung cepat belum selesai langsung klaim sudah menang. Tidak lama kemudian disusul aksi massa merayakan kemenangan. Menyusul nanti akan ada pendirian posko kemenangan Jokowi-JK di daerah. Selain iti banyak sekali media asing yang meliput," ungkapnya.

Suryo mengatakan, munculnya quick count yang memenangkan Jokowi-JK sudah direncanakan dengan baik. Sehingga hasil ini akan menggiring hasil resmi KPU nanti.

"Ini seperti prakondisi jika putusan resmi KPU tetapkan Prabowo-Hatta yang menang, mereka siap bikin rusuh. Media asing berperan mengangkat ini menjadi isu internasional. Dengan kondisi seperti ini KPU akan tertekan," tandasnya..

Berikut adalah penghitungan resmi dilapangan berdasarkan Formulir C-1 yang di tanda tangani Ketua TPS dan Saksi.
1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
2. Sumut: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%
4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
9. Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%
10. Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%
11. Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%
12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
14. Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%
15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
21. Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%
22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
23. Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
25. Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%
26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
27. Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%
28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
33. Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%
Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).

No.1 = 52.04% dan No.2 = 47.96%. 

Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%. Jadi hasil quick count yang dibelakang Jokowi-JK, memang sarana memberikan legitimasi Jokowi menjadi presiden. (jj/dbs/voa-islam.com)
#Pemilu2014
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31517/letjen-purn-suryo-prabowo-rakyat-jangan-percaya-quick-count-jokowi-menyesatkan/#sthash.avM5SDoh.dpuf

 

Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi
Kamis, 10 Juli 2014, 20:56 WIB
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/07/10/n8i1du-ini-beberapa-keanehan-quick-count-yang-menangkan-jokowi
 
Republika/Agung Supriyanto
Direktur eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi menjadi pembica dalama konfernsi pers lembaga-lembaga penyelenggara Quick Count Pilpres 2014 di Hotel Century, Jakarta, Kamis (10/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti opini publik, Agung Prihatna mengungkap beberapa fenomena keanehan quick count (hitung cepat) yang menguntungkan pasangan Jokowi-JK. Dia membeberkan kronologis yang perlu mendapat sorotan.

Pertama, pada awal Juli 2014, ada pernyataan dari pihak capres nomor urut 2 bahwa ada indikasi kecurangan. 

Kedua, pada masa tenang ada tiga lembaga survei terkemuka, yaitu Charta Politica, SMRC, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2, dengan mengumumkan Jokowi-JK unggul 3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ketiga, pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei tersebut, seperti CSIS-Cyrus Network, mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3 persen dari capres nomor urut 1. Dia menyatakan, hasil quick count lembaga survei yang berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK, seperti CSIS-Cyrus, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI sama-sama mengungulkan dengan selisih 3 persen.

"Ini juga pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang data masuk baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB, data quick count sebesar 70 persen di luar logika," kata mantan peneliti LP3ES itu kepada wartawan, Kamis (10/7).

Menurut Agung, bukankah untuk menginformasikan sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatra, dan pulau lainnya butuh waktu sekitar satu hingga tiga jam untuk melaporkan melalui pesan singkat (SMS) di area on spot (daerah yang terdapat sinyal). Hal itu mengingat tidak semua daerah yang kita tentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular.

"Katakanlah benar data masuk 70 persen selang dua jam setelah TPS ditutup pukul 13.00 WIB. Maka, kemungkinannya adalah sampel ditarik semua ke daerah perkotaan, sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa/wilayah pelosok," kata perintis quick count di Pemilu 1997 itu.

Agung menyatakan, dalam berbagai momen pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. "Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count," katanya.

Keanehan lain juga didapatkannya ketika melihat perkembangan beberapa hari sebelum Pilpres 9 Juli kemarin. Itu setelah Indobarometer, LSI, dan Charta Politica pada lima hari sebelum Pilpres menyatakan bahwa ada ‘lampu kuning’ bagi Jokowi jika keadaan terus begini karena trend terus menurun. Adapun, trend Prabowo terus naik. "Pada saat itu selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat tinggal tiga persen."

Menjadi aneh, sambung dia, karena tiga hari setelah pernyataan tersebut, para lembaga survei yang berafiliasi dengan Jokowi-JK mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound elektabilitas. Artinya, dalam waktu tiga hari, mereka membuat pengakuan terjadi perubahan trend. "Padahal dalam logika survey trend itu tidak mungkin berbalik trendnya hanya dalam waktu dua sampai hari," katanya.

Catatan berikutnya, lanjut Agung, pihak Jokowi pada sepekan sebelum Pilpres sudah menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. "Artinya mereka melakukan prakondisi bahwa di atas kertas mereka bisa kalah. Bahkan cawapres JK pernah menyatakan, bahwa pasangannya hanya akan kalah jika dicurangi," sebutnya.

Dia mengingatkan, gejala-gejala tersebut patut dicurigai sebagai upaya terencana untuk memenangkan pasangan yang diusung PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI itu dengan melakukan manipulasi survei sejumlah lembaga yang selama ini pro-Jokowi.
 



1 komentar:

  1. Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus ‘mempercantik’ area-area yang akan dijadikan pusat peringatan hari Kemerdekaan RI ke-70 di Jakarta. Namun, nada kecewa justru datang dari Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat saat melihat kondisi kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Taman tersebut tampak kumuh dan kotor. Bahkan tiang bendera yang mestinya memiliki tinggi 17 meter, ternyata hanya setinggi 10 meter.

    Wagub Djarot Kecewa Tugu Proklamasi Kotor

    BalasHapus