Tak Berguna, Kepergian Duta Inggris Dipuji Iran
TEHERAN (Berita SuaraMedia) - Ketua Parlemen Keamanan Nasional dan Komite Kebijakan Luar Negeri Iran Ala'eddin Broujerdi mengatakan Iran memuji keluarnya Duta Besar Inggris untuk Teheran yang 'tidak berguna', Simon Gass, dari negara itu.
"Kami senang bahwa dia telah pergi dari Iran, karena kehadirannya di Iran tidak berguna dan pada kenyataannya ia tidak melakukan apa pun," kantor berita Fars Broujerdi dikutip mengatakan pada hari Minggu.
"Karena Republik Iran tidak memiliki seorang duta besar untuk Inggris, negara kita telah sejak dulu, menyampaikan pesan ini ke Inggris yang mempertimbangkan kebijakan yang telah mereka adopsi terhadap Iran, kehadiran duta besar mereka ke negara itu tidak berarti," ia menambahkan.
"Mengingat tindakan yang diambil, tampaknya mereka (Inggris) ingin mengambil langkah yang sama seperti Iran," anggota parlemen Iran melanjutkan dengan mengatakan.
Ditanya tentang reaksi Iran, jika Inggris tidak mengirim seorang duta besar di masa mendatang, Broujerdi berkata, "Kami akan menyambut itu."
Gass ditugaskan untuk mengepalai posisi misi Inggris di Teheran pada April 2009, namun kegiatannya telah dikecam oleh Iran sebagai campur tangan yang jelas dalam urusan internal Iran.
Pada tanggal 9 Desember 2010, Gass menulis sebuah posting di website kedutaan Inggris, yang menunjukkan kemarahannya atas media Iran yang meliput aksi protes anti-pemerintah siswa di Inggris.
Utusan Inggris itu kemudian dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Iran untuk menyalurkan kritik Iran tentang pemerintah Inggris atas kebijakan keras mereka terhadap protes mahasiswa yang menentang kenaikan biaya kuliah di universitas.
Perilaku menyolok Utusan Inggris memicu reaksi kemarahan di kalangan politik Iran dan di parlemen di mana anggota parlemen Iran menyerukan pengusiran utusan Inggris tersebut dan pengurangan pertukaran diplomatik Teheran - London.
Setelah itu, Gass diberikan gelar ksatria untuk pelayanannya sebagai seorang diplomat oleh ratu Inggris, Elizabeth II, dalam suatu langkah yang dianggap sebuah penghinaan terhadap Iran.
Sebagai tanggapan, anggota parlemen Iran mengajukan mosi untuk dewan parlemen, yang jika disetujui akan mewajibkan pemerintah untuk memutuskan semua hubungan dengan pemerintah Inggris.
Gerakan tersebut ditandatangani oleh 35 anggota parlemen yang dimaksud dengan "sejarah panjang dari campur tangan pemerintah Inggris secara langsung dan tidak langsung dalam urusan internal Iran" sebagai salah satu dari beberapa alasan di balik seruan untuk pemutusan hubungan.
Para politisi Iran, anggota parlemen secara khususnya, tidak memiliki persepsi yang baik dari diplomat tersebut karena pendekatan naifnya dalam berurusan dengan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
"Utusan tersebut bertanggung jawab untuk ... memanaskan hubungan antar negara," ini yang beberapa anggota parlemen yang dikatakan tentang karir Gass di Teheran.
"Tampaknya bahwa misi Simon Gass 'di Teheran adalah untuk merusak hubungan bilateral (antara Inggris dan Iran), bukan mengatur mereka", kata anggota parlemen dalam menanggapi langkah-langkah intervensionis Gass di Teheran.
Hubungan Teheran-London belum pernah mengalami kemunduran seperti ini kecuali selama masa Gass di mana hubungan bilateral mencapai tingkat terendah dibandingkan dengan dua abad terakhir ketika Iran dan Inggris pertama kali mendirikan hubungan diplomatik.
Kemunduran ini menjadi begitu serius sehingga tiga puluh lima anggota parlemen menandatangani rencana tunggal darurat dan memperkenalkan RUU berikutnya pada pemotongan hubungan politik dengan Inggris.
Para anggota parlemen yang menandatangani RUU, menggambarkan gangguan langsung dan tidak langsung oleh London dalam urusan dalam negeri Iran, komentar bermusuhan dan sikap otoritas Inggris terhadap Teheran, pendanaan plot terhadap negara itu, propaganda oleh media dan spionase sebagai alasan untuk memperkenalkan RUU tersebut.
Simon Gass, sekali lagi, menerima pengaduan Iran ketika pada tanggal 9 Desember 2010, ia memuat komentar pada website Kedutaan Besar Inggris yang mengkritik situasi HAM di Iran.
Diplomat Inggris itu dikecam karena telah gagal untuk "membangun hubungan rasional dengan pejabat dari negara tuan rumah". (iw/ptv) www.suaramedia.com
Komite Parlemen Iran Setujui Pemutusan Hubungan dengan Inggris
RUU usulan komite kebijakan keamanan nasional dan asing Iran ini masih memerlukan persetujuan seluruh parlemen.
Foto: VOA/PNN
Parlemen Iran akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan RUU pemutusan hubungan diplomatik dengan Inggris.
Teruskan dengan
Berita Terkait
Sebuah komite parlemen Iran telah menyetujui RUU untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris, sehari setelah Presiden Mahmoud Ahmadinejad menyerukan "kerjasama" dengan negara-negara besar.
Anggota parlemen Mohammad Karamirad mengatakan komite kebijakan keamanan nasional dan asing Iran memilih untuk RUU itu hari Minggu. Gerakan ini memerlukan persetujuan seluruh parlemen dan pemberlakukan pengawasan konstitusional.
Kantor berita resmi Iran, Fars mengutip Karamirad yang mengatakan anggota komite mengecam pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh Duta Besar Inggris untuk Teheran dan "tindakan bermusuhan" lainnya yang dibuat oleh pemerintah Inggris terhadap Iran.
Iran memanggil Duta Besar Inggris Simon Gass pekan lalu setelah ia mengecam catatan HAM Teheran dalam sebuah artikel di situs kedutaan Inggris. Inggris mempertahankan kedutaan penuh di Teheran, tidak seperti Amerika, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Islam.
Iran juga telah berulang kali menuduh Inggris mendukung protes anti-pemerintah dalam krisis pasca pemilu 2009, Inggris menyangkal tuduhan itu. Ahmadinejad hari Sabtu menyerukan negara-negara besar untuk "terlibat" dan "bekerja sama" dengan Iran, daripada melawannya.
Anggota parlemen Mohammad Karamirad mengatakan komite kebijakan keamanan nasional dan asing Iran memilih untuk RUU itu hari Minggu. Gerakan ini memerlukan persetujuan seluruh parlemen dan pemberlakukan pengawasan konstitusional.
Kantor berita resmi Iran, Fars mengutip Karamirad yang mengatakan anggota komite mengecam pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh Duta Besar Inggris untuk Teheran dan "tindakan bermusuhan" lainnya yang dibuat oleh pemerintah Inggris terhadap Iran.
Iran memanggil Duta Besar Inggris Simon Gass pekan lalu setelah ia mengecam catatan HAM Teheran dalam sebuah artikel di situs kedutaan Inggris. Inggris mempertahankan kedutaan penuh di Teheran, tidak seperti Amerika, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Islam.
Iran juga telah berulang kali menuduh Inggris mendukung protes anti-pemerintah dalam krisis pasca pemilu 2009, Inggris menyangkal tuduhan itu. Ahmadinejad hari Sabtu menyerukan negara-negara besar untuk "terlibat" dan "bekerja sama" dengan Iran, daripada melawannya.
| Monday 14 February 2011 07:35 |
Hubungan Iran – Inggris Bertamba Lemah. http://www.islamtimes.org/vdcfevdt.w6dj1a8,iw.html IslamTimes Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di Majlis Alaeddin Boroujerdi mengatakan hubungan Republik Islam dengan Inggris "akan diturunkan." |
Alaeddin Boroujerdi
"Ini adalah keputusan yang harus dibuat Majlis ... suasana umum di Majlis terhadap Inggris adalah negatif ... tapi hubungan akan, minimal, diturunkan," Boroujerdi mengatakan kepada Press TV.
Para anggota parlemen Iran membuat komentar setelah ungkapan Duta Besar Inggris untuk Tehran Simon Gass awal bulan ini untuk menggantikan seorang diplomat Inggris Mark Sedwill sebagai Senior Perwakilan Sipil (SCR) NATO di Afghanistan.
Misi dari SCR adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan pemerintahan dan pembangunan erat dikoordinasikan dengan upaya keamanan yang diberikan oleh Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) yang dipimpin NATO.
Iran telah mempertimbangkan pemutusan hubungan dengan Inggris beberapa kali karena pendekatan London yang usil dan kurang bijaksana terhadap Tehran.
Paling menonjol ke usilan Inggris adalah komentar yang dibuat oleh kepala Intelijen British (MI6), John Sawers, yang menuduh Iran mengejar kegiatan nuklir klandestin dan mendesak penggunaan spionase sebagai ukuran penting untuk menghentikan program nuklir Teheran.
"Menghentikan proliferasi nuklir tidak dapat diatasi murni dengan diplomasi konvensional. Kita perlu operasi intelijen yang dipimpin untuk membuatnya lebih sulit bagi negara-negara seperti Iran untuk mengembangkan senjata nuklir," kata Sawers pada bulan Oktober 2010.
Tak lama setelah komentar Sawers pada bulan November 2010, teroris meledakkan bom yang melekat pada kendaraan Dr Majid Shahriari dan Profesor Fereydoun Abbasi, profesor di Shahid Beheshti University di Tehran, di lokasi yang terpisah.
Shahriari terbunuh seketika sedangkan Abbasi dan istrinya menderita luka ringan dan dipulangkan dari rumah sakit tak lama setelah itu.
Pada bulan Desember 2010, Gass membuat beberapa komentar kurang ajar tentang situasi hak asasi manusia di Iran.
Dalam sambutannya diposting di situs Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Gass menyatakan, "Pemerintah Inggris akan terus menarik perhatian pada kasus-kasus di mana rakyat yang dirampas kebebasan fundamental mereka."
Komentar Gass 'menarik kecaman luas dari para pejabat Iran, yang menolak tuduhan sebagai contoh yang jelas dari campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain.
Inggris Kuras Uang Negara Demi Bulldog Tak Berguna
LONDON (Berita SuaraMedia) – Kementerian Pertahanan Inggris dituding telah menghambur-hamburkan dana sebesar £149 juta untuk melakukan perbaikan fasilitas 900 tank yang justru tidak sesuai di medan pertempuran, demikian diungkapkan dalam sebuah laporan.
Harian The Times terbitan hari Senin mengutip ucapan seorang sumber internal departemen pertahanan yang menyebut pengeluaran itu sebagai sebuah pemborosan dan penghamburan uang para wajib pajak, karena kendaraan-kendaraan tersebut tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap ranjau-ranjau di Afghanistan, dan oleh karena itu hanya akan dipergunakan di Kanada dan Inggris.
"Kami tentu tidak memerlukan 900 unit kendaraan seperti ini hanya untuk berlatih. Melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas terhadap kendaraan tempur yang sudah berumur lebih dari 40 tahun adalah sebuah hal yang gila, karena sebagian besar kendaraan tersebut hanya akan berakhir di tempat penyimpanan," kata sumber yang enggan menyebutkan namanya tersebut.
Program yang diberi nama "Urgent Operational Requirement" tersebut sebenarnya sudah diperintahkan sejak tiga tahun yang lalu. Dalam program tersebut, 900 varian kendaraan FV430 diberikan mesin-mesin dan kontrol kemudi yang baru, serta diklasifikasi ulang dengan sebutan Bulldog.
Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa tank-tank tersebut, yang pertama kali dipergunakan pada tahun 1960an, sejatinya hendak dikirimkan ke Irak. Seorang sumber internal departemen pertahanan lainnya mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris seperti tengah memakan buah simalakama, mengeluarkan dana yang seharusnya ditujukan untuk Irak, namun membuat pemerintah mewarisi sederet kendaraan mahal yang hanya bisa dipergunakan untuk latihan. Ranjau adalah salah satu ancaman utama di Afghanistan dan dasar kendaraan Bulldog dinilai terlalu dekat dengan tanah sehingga terlalu mengkhawatirkan untuk dikirim ke medan perang.
Terungkapnya hal tersebut, yang dilakukan atas permintaan kebebasan informasi oleh harian tersebut, agaknya akan membakar kembali amarah publik Inggris mengenai kekurangan perlengkapan tempur yang diberikan kepada pasukan Inggris di medan tempur Afghanistan.
Para komandan lapangan di Afghanistan berulangkali mengecam kurangnya jumlah kendaraan lapis baja yang dikirimkan ke negara tersebut.
Semakin menumpuknya angka kematian di Afghanistan, yang telah menelan nyawa 98 orang prajurit Inggris pada tahun ini, juga telah meningkatkan sikap antipati publik terhadap kampanye militer yang sebenarnya sudah tidak populer tersebut, semakin membenamkan popularitas Partai Buruh menjelang berlangsungnya pemilihan umum Inggris.
Banyak pihak menilai bahwa tingginya angka kematian yang disebabkan oleh bom pinggir jalan dan ranjau darat di provinsi Helmand di sebelah selatan Afghanistan, disebabkan oleh kurangnya kendaraan tempur militer, seperti Land Rover Snatch.
Pemerintah Inggris menanggapi hal tersebut dengan mengucurkan dana £1 miliar untuk kendaraan-kendaraan lapis baja baru, seperti Mastiff dan Ridgback. Namun, meski kendaraan-kendaraan tersebut telah dikirimkan ke Afghanistan, para komandan masih mengatakan bahwa jumlah kendaraan tempur masih jauh dari cukup.
Bulan Agustus lalu, terungkap bahwa sembilan kendaraan lapis baja Ridgback "terdampar" di Dubai selama berminggu-minggu karena Angkatan Udara Kerajaan Inggris tidak memiliki pesawat yang sesuai untuk mengirimkan kendaraan-kendaraan berat tersebut ke Afghanistan.
Sejumlah laporan independen dalam beberapa bulan belakangan mengecam Kementerian Pertahanan Inggris karena ketidakmampuan mendatangkan perlengkapan tempur, yang terbaru menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris telah menghamburkan £2 miliar ($3,3 miliar) per tahunnya dalam program perlengkapan militer.
"Kami merasa amat resah karena program pengadaan perlengkapan benar-benar tidak sejalan dengan kebutuhan militer kami," kata Liam Fox, Menteri Pertahanan Bayangan dari partai oposisi. Ia mendesak dilakukannya "reformasi besar-besaran" dalam tubuh kementerian.
Menanggapi kritikan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris membela program tersebut. Dia berkata: "Kami menyediakan kendaraan tempur yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan operasional militer. Bulldog memang secara khusus ditingkatkan kemampuannya untuk dipergunakan di Irak untuk memberikan perlindungan bagi banyak personel militer."
"Di Afghanistan, dimana medan tempur dan ancamannya berbeda, peranan tersebut diambil alih oleh Mastiff dan Ridgback. Bulldog tetap akan memiliki peranan dalam latihan-latihan tempur di Inggris," pungkasnya. (dn/pv/to) www.suaramedia.com
| Thursday 10 February 2011 17:20. http://www.islamtimes.org/vdcd9x0k.yt0ox6pl2y.html | |
Raja Abdullah Saudi Arabia Meninggal Dunia ??? Islam Times- Sumber-sumber berita tersebut lebih lanjut menjelaskan, raja Abdullah mengalami kepanikan terkait pergolakan di kawasan Timur Tengah. Selain itu terjadi perang verbal antara Raja Saudi dengan para pejabat Amerika Serikat. |
Menurut sumber-sumber terpercaya yang dikutip oleh Islam Times melaporkan, karena serangan jantung Raja Saudi Abdullah mendadak meninggal dunia. Sumber-sumber itu menjelaskan, sebelumnya raja Abdullah bermaksud untuk istirahat ke Maroko selepas melakukan pengobatan di Amerika Serikat setelah menjalani dua kali operasi bedah.
Sumber-sumber berita tersebut lebih lanjut menjelaskan, raja Abdullah mengalami kepanikan luar biasa terkait pergolakan di kawasan Timur Tengah yang kemungkinan besar akan mengoyang singasana keluarga Arab Saudi. Selain itu terjadi perselisihan tajam antara Raja Saudi dengan para pejabat Amerika Serikat mengenai perlindungan dan keamanan keluarga kerajaan.
Sumber-sumber berita tersebut lebih lanjut menjelaskan, raja Abdullah mengalami kepanikan luar biasa terkait pergolakan di kawasan Timur Tengah yang kemungkinan besar akan mengoyang singasana keluarga Arab Saudi. Selain itu terjadi perselisihan tajam antara Raja Saudi dengan para pejabat Amerika Serikat mengenai perlindungan dan keamanan keluarga kerajaan.
Hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan pernyataan resmi terkait berita matinya raja Abdullah.
Namun, patut dicurigai adalah publikasikasi foto kedatangan Raja Abdullah dari New York ke Maroko yang sebenarnya diambil pada tanggal 22 Januari lalu di halaman utama kantor berita resmi Saudi Arabia. [Islam Times/On]
Namun, patut dicurigai adalah publikasikasi foto kedatangan Raja Abdullah dari New York ke Maroko yang sebenarnya diambil pada tanggal 22 Januari lalu di halaman utama kantor berita resmi Saudi Arabia. [Islam Times/On]
| Friday 4 February 2011 02:24 |
Singasana Kerajaan Keluarga Saudi Bergoyang Keras Islam Times- Tapi itu juga menjadi bom waktu karena tak selamanya materi mampu memuaskan rakyat. “Arab Saudi membutuhkan reformasi politik, meski isu ini menyebar atau tidak,” ujar analis politik Arab Saudi Khalid al-Dakhil. |
Arab Saudi sebagai negara pengekspor minyak terbesar di dunia kini di ambang kerusuhan. Istana keluaraga Al Saud mulai bergoyang keras. Meski Kerajaan Arab Saudi memiliki uang yang banyak untuk pembangunan, tapi kepuasan rakyat atas faktor politik bisa menjadi ancaman.
Dalam tiga tahun terakhir, tersedia USD400 miliar untuk meningkatkan fasilitas jalanan dan infrastruktur. Kestabilan ekonomi tak bisa menekan kencangnya isu reformasi dan revolusi di Arab Saudi. “Apa yang terjadi di Mesir diperkirakan akan terjadi di sebagian besar negara-negara Arab.
Pemerintah seharusnya mendengarkan rakyat karena mereka sedang memanas dan menunggu ledakan kecil,” kata perempuan Arab yang berbelanja di pusat perbelanjaan di kota pelabuhan Jeddah,Arab Saudi. Di Jeddah,kota kedua terbesar di Arab Saudi, jarang sekali terjadi demonstrasi. Arab Saudi dengan sistem kerajaan absolut memerintah dengan pakta ulama-ulama Wahabi, menyediakan pekerjaan bagi 30 juta warganya. Jaminan pekerjaan itu menjadikan Arab Saudi tetap percaya diri.
Tapi itu juga menjadi bom waktu karena tak selamanya materi mampu memuaskan rakyat. “Arab Saudi membutuhkan reformasi politik, meski isu ini menyebar atau tidak,” ujar analis politik Arab Saudi Khalid al-Dakhil.
Dalam tiga tahun terakhir, tersedia USD400 miliar untuk meningkatkan fasilitas jalanan dan infrastruktur. Kestabilan ekonomi tak bisa menekan kencangnya isu reformasi dan revolusi di Arab Saudi. “Apa yang terjadi di Mesir diperkirakan akan terjadi di sebagian besar negara-negara Arab.
Pemerintah seharusnya mendengarkan rakyat karena mereka sedang memanas dan menunggu ledakan kecil,” kata perempuan Arab yang berbelanja di pusat perbelanjaan di kota pelabuhan Jeddah,Arab Saudi. Di Jeddah,kota kedua terbesar di Arab Saudi, jarang sekali terjadi demonstrasi. Arab Saudi dengan sistem kerajaan absolut memerintah dengan pakta ulama-ulama Wahabi, menyediakan pekerjaan bagi 30 juta warganya. Jaminan pekerjaan itu menjadikan Arab Saudi tetap percaya diri.
Tapi itu juga menjadi bom waktu karena tak selamanya materi mampu memuaskan rakyat. “Arab Saudi membutuhkan reformasi politik, meski isu ini menyebar atau tidak,” ujar analis politik Arab Saudi Khalid al-Dakhil.
Arab Saudi juga memiliki musuh yang mampu menjadi pemicu meledaknya revolusi. Adanya populasi yang termarginalkan di negara itu, seperti kelompok Syiah menjadi hal yang patut dikhawatirkan. Tekanan terhadap kelompok terpinggirkan itu bisa saja memicu kerusuhan,meski jumlahnya sedikit. [Islam Times/SI/NYT/Rtr/BBC/ON]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar