Satu Persatu Politisi Demokrat "Usir" PKS Dari Partai Koalisi
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Setelah Wasekjen PD Saan Mustopa menyarankan agar PKS keluar koalisi jika tidak puas dengan Setgab, satu persatu politisi PD 'mengusir' PKS dari koalisi. Jubir PD, Ruhut Sitompul, terang-terangan meminta PKS keluar dari Setgab koalisi pendukung pemerintahan.
"Apa yang disampaikan Wasekjen PD Pak Saan Mustopa saya dukung seratus persen. Kegundahan PD sudah lama dialami sejak kasus Century, kalau PKS tidak sabar lagi duduk di boncengan koalisi, lebih baik keluar saja," pinta Ruhut.
Hal ini disampaikan Ruhut menanggapi sikap PKS yang mengajak partai tengah di koalisi untuk membentuk poros baru bersama PDIP. PKS sebelumnya berharap kolaborasi partai tengah dengan PDIP dapat mengalahkan dominasi Golkar dan PD.
"Apa yang disampaikan Wasekjen PD Pak Saan Mustopa saya dukung seratus persen. Kegundahan PD sudah lama dialami sejak kasus Century, kalau PKS tidak sabar lagi duduk di boncengan koalisi, lebih baik keluar saja," pinta Ruhut.
Hal ini disampaikan Ruhut menanggapi sikap PKS yang mengajak partai tengah di koalisi untuk membentuk poros baru bersama PDIP. PKS sebelumnya berharap kolaborasi partai tengah dengan PDIP dapat mengalahkan dominasi Golkar dan PD.
Menurut Ruhut, konsekuensi keluar dari koalisi bermacam-macam. Yang harus segera dilakukan jika PKS keluar dari koalisi adalah menarik menterinya dari kabinet.
"Lebih baik mereka lakukan itu karena PKS menyatakan menteri sudah dihibahkan," tantang Ruhut.
Ruhut bahkan berharap Presiden SBY memahami keresahan PD. Ruhut meminta Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD mau mengevaluasi menteri dari PKS.
"Saya menghormati hak prerogatif Presiden. Tapi kalau memang tingkah laku PKS seperti sekarang ini, saya memohon kepada Bapak Presiden agar meninjau kembali kader PKS di pemerintahan karena nyatanya menjadi beban bagi Bapak Presiden," pintanya.
Lebih dari itu, Ruhut meyakini tak ada partai yang mau berkoalisi dengan PKS. Menurutnya, partai lain sudah tahu ketidaksetiaan PKS terhadap koalisi.
"Apalagi yang mau diajak PDIP, saya tahu tokoh-tokohnya nasionalis murni, saya yakin pasti menolak ajakan PKS," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai curahan hati anggota Sekretariat Gabungan selain Partai Golkar dan Partai Demokrat hendaknya tidak dibawa ke ranah publik. Menurutnya, ketidakakuran dalam suatu unifikasi seperti Setgab lumrah saja terjadi dalam interaksi.
"Lebih baik mereka lakukan itu karena PKS menyatakan menteri sudah dihibahkan," tantang Ruhut.
Ruhut bahkan berharap Presiden SBY memahami keresahan PD. Ruhut meminta Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD mau mengevaluasi menteri dari PKS.
"Saya menghormati hak prerogatif Presiden. Tapi kalau memang tingkah laku PKS seperti sekarang ini, saya memohon kepada Bapak Presiden agar meninjau kembali kader PKS di pemerintahan karena nyatanya menjadi beban bagi Bapak Presiden," pintanya.
Lebih dari itu, Ruhut meyakini tak ada partai yang mau berkoalisi dengan PKS. Menurutnya, partai lain sudah tahu ketidaksetiaan PKS terhadap koalisi.
"Apalagi yang mau diajak PDIP, saya tahu tokoh-tokohnya nasionalis murni, saya yakin pasti menolak ajakan PKS," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai curahan hati anggota Sekretariat Gabungan selain Partai Golkar dan Partai Demokrat hendaknya tidak dibawa ke ranah publik. Menurutnya, ketidakakuran dalam suatu unifikasi seperti Setgab lumrah saja terjadi dalam interaksi.
"Masukan itu sangat berharga dan saya menyarankan satu hal, seyogianya disampaikan langsung kepada Presiden sebagai Ketua Setgab atau dibicarakan di antara para ketua umum partai atau dibicarakan antara ketua umum parpol kalau itu keluhan dari para anggota Setgab. Lebih baik tidak dibawa ke ranah publik. Bicarakan intern dengan Presiden dan ketua umumnya. Solusinya seperti itu," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Beberapa waktu belakangan, sejumlah petinggi partai-partai yang tergabung dalam Setgab memang mengeluhkan komunikasi yang mandek di dalam Setgab sehingga muncul wacana evaluasi ulang fungsi Setgab dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Wakil Ketua DPR ini juga menolak bahwa Setgab disebut sebagai forum komunikasi antara Demokrat dan Golkar saja atau antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie saja. "Kalau hanya berdua, mana berani Golkar masa tidak menghormati PKS, PPP, PKB. Mereka adalah parpol-parpol yang independen, bebas merdeka, dan keberadaannya riil. Pasti bukan karena itu. Kalaupun ada suara-suara semacam itu, sampaikan saja intern kepada Ketua Setgab SBY atau ketua umum. Itu jauh lebih bagus dan lebih elegan. Karena di sana atas dasar kesetaraan dan kerelaan, bukan keterpaksaan," tambahnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Setgab tak perlu sampai dibubarkan karena persoalan ini hanyalah dinamika kelompok semata. Namun, jika ini berujung pada kabar akan mundurnya sejumlah partai itu dari keanggotaan Setgab, apalagi mengacu kepada pernyataan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo bahwa sudah ada tiga partai yang merapat ke PDI-P, Priyo pun menganggap respons itu adalah hal yang wajar. Layaknya pasangan yang sedang memadu kasih.
"Bagus, tidak apa-apa, ada keiseimbangan baru. Saya rasa biasa-biasa saja, itu dinamika internal. Kayak orang pacaran, kadang kala ada yangngambek," ungkapnya.
Hanya saja, Priyo menegaskan bahwa perlu ada respons yang elegan dari para petinggi Setgab untuk segera meluruskan polemik antaranggota Setgab ini. (fn/dt/km) www.suaramedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar