Ada Kepentingan Bisnis di Balik Polemik soal Jogja [Sdrku di DIY: Adalah sudah wataknya dan jiwanya dari Demokrasi Liberal yang dianut Penguasa sekarang ini, bilamana membuat UU atau RUU apapun selalu mengandung VESTED dan Pasal2 yang MANIPULATIF yang dapat digunakan dengan berbagai tafsir dan permainan. Ini sesuai dengan watak dan jiwa ruhnya Liberal sono di Negeri Embahnya Kapitalis dan Kolonialis dan Ratunya Bisnis yang menghalalkan segala cara, yang dibungkus kertas "kado' nya yang indah penuh tipu muslihat. Jadi janganlah heran atau kaget kalau tiba2 ditemukan atau diketahui adanya permainan atau pesan para Cukong dan para kapitalis Super Kaya, baik Domestik maupun Asing/ Internasional.. Karena itu kitalah yang harus Wspada lan Eling serta menjunjung tinggi ajaran leluhur kita. Sayangnya Di Pemerintahan Pusat, benteng Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 serta isi pasal2nya sudah banyak yang roboh, karena Pimpinan dan tokoh2 Negara kita dijabat oleh orang2 yang memang menjadi antek2 Kapitalis dan Jiwa Liberalnya para Penjajah dan Embahnya Penjajah, dengan cara2 manipulasi dan penuh tipu muslihat membohongi rahayat. Cororng2 politik mereka adalah mengembik pada kepentingan jaringan liberal dan sangat kapitalistik. Semoga Rahayat DIY waspada dan eling. Semoga tetap utuh bersatu dan tidak gentar terhadap para oportunis petualang kotor pencari rezeki dengan culas dan provokator liberal yang nyiliwri menjadi berbagai peran dan pura2. Padahal sebenarnya mereka itu penipu ulung yang pandai mebohongi dan mempermainkan rahayat. Waspadalah... dan Eling... Sdrku ]

http://www.jpnn.com/read/2010/12/27/...ik-soal-Jogja-

http://forum.detik.com/kepentingan-bisnis-dibalik-polemik-keistimewaan-yogyakarta-t226808.html?df9922tpop
Senin, 27 Desember 2010 , 14:24:00
Ada Kepentingan Bisnis di Balik Polemik soal Jogja

JOGJA - Budayawan Emha Ainun Nadjib mensinyalir adanya kepentingan pemilik modal skala nasional dan global di balik polemik RUUK DIJ antara pemerintah pusat dengan Rakyat Jogja. Budayawan yang akrab disapa dengan nama Cak Nun itu menyebut ada kepentingan pemilik modal yang mengincar potensi pasir besi di Kuloprogo.

Dilansir Radar Jogja (grup JPNN) edisi hari ini, Emha menuturkan, kepentingan kapitalisme tersebut terkait dengan perebutan saham penambangan pasir besi di salah satu wilayah DIJ itu. ”Kalau boleh teman-teman wartawan mencari sisi lain karena itu juga hanya output ketidakadilan global. Ada juga tema-tema kapitalisme di belakang itu,” kata Emha.

Ia menambahkan, potensi pasir besi sangat menarik pemilik modal nasional. Mereka tertarik untuk memiliki saham kepemilikan pembukaan lahan pasir besi tersebut. Akibatnya, , terjadilah perebutan saham antara daerah dengan pusat.

Seperti telah diketahui, pembukaan lahar pasir besi di Kulonprogo menuai kontroversi keras dari masyarakat sekitar. Setiap melakukan aksi protes ke DPRD DIJ, mereka bahkan membawa massa yang tak sedikit. Aksi protes tersebut bahkan sampai saat ini belum juga usai.

Wahana lingkungan hidup (Walhi) juga sempat akan melaporkan DPRD dan Bupati Kulonprogo ke Polda DIJ. Eksekutif dan legislatif di kabupaten paling barat di DIJ tersebut dilaporkan Walhi karena dianggap telah melanggar izin pemanfaatan ruang sesuai UU tata ruang No 26/2007.

Kebijakan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan RUUK DIJ pun menjadi sebuah polemik. Kapitalisme nasional menunggangi kebijakan tersebut. ”Semuanya urusan saham. Urusan pasir besi lah, yang omsetnya sangat besar, maka tidak dibiarkan Jogja ini kaya sendiri harus ada yang tanda tangan saham dari Jakarta kan gitu dan seterusnya,” tandas pendiri Kiayi Kanjeng ini.

Karenanya Cak Nun menghimbau kepada masyarakat Jogja untuk cerdas menyikapi polemik keistimewaan ini. Warga Jogja harus bisa mengetahui ha-hal yang berada di balik polemik keistimewaan. “Jadi ojo mong mambu entute ngertio sopo sik ngentut tenane, kenopo ngentut , kenopo kok ngentute saiki ora sesuk (Jadi jangan hanya mencium bau kentutnya, tetapi harus tahu siapa yang kentut, kenapa kentut, kenapa kentutnya sekarang dan tidak besok),” pinta suami Novia Kolopaking ini.

Sementara itu, dukungan warga terhadap penetapan gubernur pada RUUK DIJ masih terus mengalir. Kemarin (26/12) giliran Ormas Islam dan Gerakan Pemuda Kabah yang melakukan apel siaga di perempatan Kantor Pos Besar. Mereka turun ke jalan dan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ.

”Kami turun ke jalan ini untuk mengingatkan pemerintah di Jakarta. Bahwa masyarakat seluruh DIJ mendukung penetapan dan tak sepakat dengan apa yang pemerintah selama ini lakukan soal keistimewaan DIJ,” kata Untung Supriyadi, koordinator aksi. (eri)